Back to homepage

Produk Hukum

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) UU No.6/2011 Bab IV SPRI

Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut mengenai Keimigrasian, maka di keluarkanlah UU No.6/2011 Bab IV mengenai Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). SPRI merupakan dokumen resmi yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang membuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam cakupannya, SPRI terdiri dari :

1. Paspor Biasa

Paspor diberikan atas dasar permintaan untuk melakukan suatu perjalanan ke luar dan atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Paspor biasa berlaku paling lama lima tahun sejak tanggal di keluarkan.

 

2. Paspor Diplomatik

Paspor ini diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik.

 

3. Paspor Dinas

Paspor Dinas diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah Republik Indonesia yang tidak bersifat diplomatik.

 

4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, diberikan dalam keadaan tertentu Surat Perjalanan Laksana Paspor untu Warga Negara sebagai pengganti Paspor Biasa.

 

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang termuat dalam UU No.6/2011 P.27

Diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dan orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

 

6. SPLB / Pas Lintas Batas

Diberikan sebagai pengganti Paspor Dinas kepada Warga Negara Indonesia yang ke luar dan untuk masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah yang tidak memerlukan Paspor Dinas, atau kehilangan Paspor Dinas di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

 

Dengan menggunakan paspor, pemegangnya memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum serta dapat berlalu secara leluasa di dalam melintasi batas suatu negara.