Back to homepage

Sejarah Kantor Imigrasi Balikpapan

Sekilas Tentang Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan

 

    Kantor Imigrasi Kota Balikpapan berdiri pada tahun 1957, bertempat di lokasi strategis di wilayah Jl. Jenderal Sudirman No. 23 Balikpapan.

    Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Wilayah kerja Kantor Imigrasi Balikpapan meliputi Kota Balikpapan dan Kabupaten Pasir. Kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Pasir telah dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menjadi 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten.

    Berdasarkan surat keputusan itu pula, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan diberi kewenangan sebagai salah satu unit Pelaksana Teknik (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

    Sebagai salah satu kota penghasil minyak dan gas bumi, menjadikan kota Balikpapan memiliki peran yang signifikan terhadap penggerak perekonomian dan  perdagangan di wilayah Kalimantan Timur. Keberadaan perusahaan pertambangan dan energi baik dalam maupun luar negeri menjadi tumpuan pekerjaan bagi masyarakat kota Balikpapan dan sekitarnya.

    Perusahaan perminyakan yang ada di Kota Balikpapan juga banyak menggunakan tenaga ahli asing. Oleh karena itu, Kanim Kelas I Balikpapan memerlukan apparat yang profesional untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kegiatan Pengawasan Dan Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara optimal untuk memberikan layanan yang berkualitas. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra imigrasi di mata masyarakat.

Dalam rangka upya peningkatan pelayanan prima, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan berusha untuk bebenah diri. Dari tahun ke tahun, pelayanan terhadap masyarakat kian ditingkatkan, salah satunya dengan pemenuhan saran dan prasarana penunjang pelayanan, seperti meningkatkan mutu sumber daya manusia serta menambah perangkat teknis dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat pemohon jasa keimigrasian.